Hakim AS akan Putuskan Nasib Program Pemutusan Kerja Massal Era Trump
Seorang hakim federal di Amerika Serikat akan memutuskan nasib program pemutusan kerja massal yang ditawarkan pemerintahan Trump kepada pegawai federal. Program kontroversial yang disebut “pengunduran diri tertunda” ini sempat dihentikan sementara oleh Hakim George O’Toole Jr. menyusul gugatan dari sejumlah serikat pekerja.
Lebih dari 60.000 pegawai federal telah menerima tawaran tersebut sebelum hakim mengeluarkan perintah penangguhan. Tawaran tersebut memungkinkan pegawai untuk mengundurkan diri namun tetap menerima gaji dan tunjangan hingga September 2025. Mereka hanya perlu membalas email dari Kantor Manajemen Personalia AS (OPM) dengan kata “Resign” sebelum batas waktu semula. Setelah penangguhan, OPM memperpanjang batas waktu hingga Senin malam waktu setempat.
Serikat pekerja menuding program ini sebagai “ultimatum ilegal” dan “tindakan sewenang-wenang” yang memaksa pengunduran diri massal. Mereka meminta hakim untuk mengeluarkan perintah pengadilan sementara agar program ini tidak dilanjutkan.
Sementara itu, pemerintah Trump berargumen bahwa program ini merupakan bagian penting dari upaya untuk memangkas birokrasi federal. Mereka menyatakan bahwa penghentian program tersebut akan menimbulkan dampak yang sangat mengganggu dan tidak adil.
Elon Musk, kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan (sebutan informal) di bawah pemerintahan Trump, mendukung program ini. Ia mendorong para pegawai federal untuk menerima tawaran tersebut.
Program ini menuai kontroversi, terutama karena anggaran pemerintah hanya sampai Maret 2025, sehingga kemampuan pemerintah untuk memenuhi pembayaran tunjangan hingga September dipertanyakan. Ada juga kekhawatiran bahwa para menteri dapat membatalkan paket pengunduran diri setelah diterima, sehingga pegawai terancam kehilangan gaji. OPM membantah hal ini.
Sidang untuk memutuskan kelanjutan program ini berlangsung pada Senin sore waktu setempat di Pengadilan Distrik AS di Boston. Keputusan hakim akan menentukan nasib puluhan ribu pegawai federal dan bentuk reformasi birokrasi pemerintahan Trump.
