Peringatan Keras Mantan Menteri Keuangan AS: Tindakan Trump dan Musk Ancam ‘Default’ Negara
Ketegangan politik dan keuangan memuncak di Amerika Serikat setelah lima mantan Menteri Keuangan – Robert Rubin, Lawrence Summers, Timothy Geithner, Jacob Lew, dan Janet Yellen – melayangkan peringatan keras. Dalam opini yang dimuat di New York Times, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan pemerintahan Trump dan keterlibatan Elon Musk yang berpotensi memicu gagal bayar (default) negara.
Para mantan menteri, yang semuanya berlatar belakang Demokrat, menyatakan bahwa tindakan-tindakan tertentu di Departemen Keuangan, yang melibatkan tim “Department of Government Efficiency” milik Musk (terkait dengan proyek DOGE), menimbulkan kekhawatiran serius akan penggerusan komitmen keuangan AS secara ilegal. Mereka menekankan bahwa bahkan indikasi penundaan pembayaran yang telah disetujui Kongres akan dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan dan pada akhirnya, bentuk default. Kerusakan kredibilitas negara, menurut mereka, akan sangat sulit dipulihkan.
Namun, Kevin Hassett, penasihat ekonomi utama Presiden Trump, membantah keras tuduhan tersebut di acara “Squawk Box” CNBC. Ia mengklaim bahwa Menteri Keuangan Scott Bessent menemukan kontrol pengeluaran pemerintahan Biden sebelumnya tidak dapat diterima, dengan tuduhan bahwa dana digelontorkan tanpa pengawasan yang memadai. Hassett bahkan menyebut anggapan Musk sebagai dalang di balik ini sebagai “omong kosong”, mengatakan Musk hanya bekerja di kantor dekatnya dan tidak mengendalikan situasi.
Perselisihan ini muncul di tengah sengketa hukum yang meningkat terkait akses ke sistem pembayaran sensitif Departemen Keuangan. Tim Musk telah berhasil mendapatkan akses tersebut, memicu kontroversi. Surat kabar New York Times melaporkan bahwa kepala staf Departemen Keuangan awalnya mendorong agar Tom Krause, anggota tim Musk, mendapatkan akses ke sistem pembayaran tersebut agar dapat membekukan pembayaran ke Badan Pembangunan Internasional AS. Meskipun Departemen Keuangan mengklaim akses tersebut untuk “penilaian efisiensi operasional”, email yang dilihat oleh Times dinilai telah membantah penjelasan tersebut.
Para mantan menteri menekankan bahwa akses yang diberikan kepada tim Musk telah melanggar praktik lama sistem pembayaran yang dikelola oleh kelompok kecil pegawai negeri sipil non-partisan. Mereka menyebut campur tangan aktor politik dalam sistem ini sebagai tindakan ilegal dan merusak demokrasi. Hassett, yang memimpin Dewan Ekonomi Nasional, membela tindakan pemerintahan Trump dan mengecam opini para mantan menteri sebagai informasi yang salah dan “propaganda sayap kiri”. Ia bersikeras bahwa Bessent lah yang bertanggung jawab atas Departemen Keuangan dan sedang berupaya membersihkan sistem pembayaran dari pengeluaran yang dianggap tidak tepat.
Perdebatan ini menyoroti ketegangan politik dan keuangan yang meningkat di AS, dengan implikasi global yang signifikan. Kejelasan mengenai akses tim Musk ke sistem pembayaran vital negara dan dampaknya terhadap kredibilitas keuangan AS masih menjadi pertanyaan besar yang menunggu jawaban.
