Majelis Legislatif Negara Bagian Sabah
bahasa Kadazandusun
:
Langga' Tinukuan Pogun Sabah
|
|
---|---|
Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 | |
![]() |
|
Jenis | |
Jenis | |
Sejarah | |
Didirikan | 25 September 1963 |
Pimpinan | |
Juhar Mahiruddin
sejak 1 Januari 2011 |
|
Ketua
|
Kadzim M. Yahya
sejak 8 Oktober 2020 |
Wakil Ketua I
|
Ahmad Abdul Rahman
sejak 7 Juni 2018 |
Wakil Ketua II
|
George Anthony Ginibun
sejak 26 Juni 2018 |
Pemimpin Oposisi
|
|
Sekretaris
|
Rafidah Maqbool Rahman
|
Sekretaris
|
Mohd Jayreh Jaya
|
Komposisi | |
Anggota | 73 anggota legislatif + 6 anggota yang dipilih |
![]() |
|
Partai & kursi
|
(Hingga 11 Februari 2023
)
Pro-pemerintah (42)
GRS
(42)
PH
(7)
BN
(5)
Dukungan dan kepercayaan (5)
PN
(1)
(1)
Independen (3)
Oposisi (32)
WARISAN
(16)
BN
(13)
(3)
Ketua (1)
non-
ADUN
Kosong (1)
|
Komisi |
|
Pemilihan | |
Kemajemukan : Pemenang undi terbanyak | |
Pemilihan terakhir
|
|
Pemilihan berikutnya
|
2025 atau lebih awal |
Tempat bersidang | |
![]() |
|
Gedung Dewan Undangan Negeri Sabah, Likas, Kota Kinabalu , Sabah | |
Situs web | |
www
|
|
Majelis Legislatif Negara Bagian Sabah ( bahasa Melayu : Dewan Undangan Negeri Sabah , Jawi : ديوان اوندڠن نڬري سابه) adalah lembaga legislatif yang menggunakan sistem satu kamar atau unikameral di negara bagian Sabah , Malaysia . Majelis legislatif ini menampung 73 kursi, di mana masing-masing kursi mewakili setiap daerah pemilihan negara bagian yang memiliki sikap politik pro-pemerintah (dengan memperoleh kursi mayoritas dukungan) dan oposisi.
Para anggota legislatif melakukan sidang di Gedung Dewan Undangan Negeri Sabah, Likas, Kota Kinabalu . Saat ini, jumlah keseluruhan daerah pemilihan DUN Sabah adalah 73 kursi yang terpilih berdasarkan pemenang undi terbanyak . Mereka yang menjadi anggota DUN Sabah disebut sebagai "anggota Majelis Legislatif" ( bahasa Melayu : Ahli Dewan Undangan Negeri ) atau anggota dewan negeri.
Perundang-undangan
Berdasarkan sistem Westminster , sebagian besar undang-undang diusulkan oleh kabinet atau yang disebut Rancangan Undang-Undang Pemerintah dan disahkan oleh lembaga legislatif setelah tahap pembahasan dan pengambilan keputusan. Seorang anggota legislatif dapat mengusulkan Rancangan Undang-Undang Non-Pemerintah secara pribadi atau mewakili diri sendiri, memainkan peranan penting dalam meneliti rancangan undang-undang dalam pembahasan, dan komisi dapat mengusulkan perubahan rancangan undang-undang yang diajukan ke DUN Sabah oleh kabinet.
Referensi
- ^ Standing Orders of the Legislative Assembly of the State of Sabah (PDF) . Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-06-03 . Diakses tanggal 26 Mei 2016 . Standing Orders 89, 90 and 91.
Pranala luar